Belanja Pemerintah (APBN) Semester I Tahun 2019 pada Provinsi Sumatera Barat

Alokasi belanja APBN di Sumatera Barat tahun 2019 sebesarRp16,05 triliun (terdiri dari Rp12,7 triliun Belanja Pemerintah Pusat dan Rp3.7 triliun Transfer ke Daerah dan Dana Desa) atau naik 18,2% dibandingkan alokasi belanja APBN pada semester I tahun 2018. Sejalan dengan kebijakan pokok dalam APBN 2019, belanja APBN 2019 di Sumatera Barat sebagian besar  dialokasikan untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR (Rp3,6 triliun). Sedangkan fokus peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia terlihat dengan peningkatan alokasi belanja yang signifikan pada Kementerian Ketenagakerjaan (150,4%) dan Kementerian Sosial (60,6%). 

Penyerapan anggaran pada semester I tahun 2019 sebesar 33%, sedikit lebih baik dibanding penyerapan anggaran semester I tahun 2018 namun masih dibawah target penyerapan anggaran semester I yaitu 40%.

Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Fungsi

Belanja negara sesuai Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terbagi ke  dalam 11 (sebelas) fungsi yaitu:  pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, Pendidikan, dan perlindungan sosial. Pada semester I tahun 2019, terdapat tiga fungsi dengan alokasi anggaran terbesar, yaitu fungsi Pelayanan Umum (26,17%), Pendidikan (23,79%), dan Ekonomi (21,32%).  Alokasi fungsi pendidikan tahun 2019 sebesar Rp3,8 triliun telah memenuhi alokasi yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan nasional yaitu 20 % dari alokasi APBN. Hal yang sama juga terdapat pada alokasi fungsi kesehatan dengan alokasi anggaran Rp977,2 miliar atau 6,09%, melebihi alokasi anggaran fungsi Kesehatan sesuai Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu 5% dari APBN.

Sampai dengan akhir Juni 2019, penyerapan anggaran tertinggi adalah fungsi Pertahanan (54,99%) dan Ketertiban dan Keamanan (50,51%) yang disumbang oleh besarnya realisasi belanja pegawai satuan kerja pada Kementerian Pertahanan dan Polri. Terdapat 6 fungsi yang penyerapan anggarannya masih di bawah 40% yaitu fungsi Pendidikan (34,41%), fungsi Lingkungan Hidup (33,31%), fungsi Pelayanan Umum (32,2%), fungsi Pariwisata dan Budaya (31,75%), fungsi Ekonomi (22,31%), dan fungsi Perumahan dan Fasum (14,97%). Apabila dilihat dari kontribusi terhadap total anggaran semester I Tahun 2019 yang tidak terserap (undisbursed), terdapat 3 (tiga) fungsi yang berkontribusi terbesar terhadap anggaran belanja yang belum terserap, yaitu fungsi Pelayanan Umum (26,48%), fungsi Ekonomi (24,71%), dan fungsi Pendidikan (23,28%). Tingginya anggaran belanja yang belum terserap pada fungsi Pelayanan Umum disebabkan besarnya anggaran belanja yang belum terserap pada Kegiatan Pengelolaan Tranfer DAK Fisik (belum terserap Rp2,04 triliun), kegiatan Pengelolaan Dana Desa (belum terserap Rp372,9 miliar), serta kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc (belum terserap Rp121,9 miliar) yang dilaksanakan oleh satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat (686218). Pada fungsi Ekonomi alokasi anggaran belanja yang belum terserap terbesar pada kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Meningkatan Kapasitas Jalan Nasional (belum terserap Rp1,09 triliun) yang dilaksanakan antara lain oleh satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Barat (498579) dan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat (498580), serta kegiatan Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak (belum terserap Rp495,3 miliar) yang antara lain dilaksanakan oleh satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS Indragiri-Akuaman, WS Kampar, WS Rokan Provinsi Sumatera Barat (498039). Sedangkan pada fungsi Pendidikan, penyumbang terbesar besarnya anggaran belanja yang belum terserap pada kegiatan Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi (belum terserap Rp393,8 miliar) dan kegiatan Dukungan Manajemen PTN/Kopertis (belum terserap Rp349,7 miliar) yang dilaksanakan oleh satker lingkup Kementerian Ristek dan Dikti, serta kegiatan Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam (belum terserap Rp321,6 miliar) yang dilaksanakan satker lingkup Kementerian Agama.

Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Organisasi

Alokasi APBN sampai dengan 30 Juni 2019 di Sumatera Barat sebesar Rp16,05 triliun tersebar kepada 700 satker pada  46 Kementerian Negara/ Lembaga (K/L) dan 6 satker pengelola BA BUN. Diantara 46 K/L tersebut, 10 (sepuluh) K/L mendapatkan alokasi yang sangat signifikan terhadap total pagu anggaran, yaitu sebesar Rp10,5 triliun atau sekitar 65,9% dari total pagu APBN se-Sumatera Barat. 

Kementerian PUPR mendapatkan alokasi terbesar yaitu Rp3,66 triliun atau naik 52,2% dibanding alokasi belanja pada semester I tahun 2018 sekaligus merupakan kementerian yang mendapatkan kenaikan alokasi anggaran terbesar yaitu Rp1,25 triliun. Kenaikan alokasi anggaran belanja pada Kementerian PUPR sejalan dengan pokok kebijakan APBN 2019 yaitu percepatan pembangunan infrastruktur yang digunakan antara lain pada kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional untuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan preservasi Pemeliharaan rutin jalan pada satker serta kegiatan Pengelolaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya dan Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai.

Komisi Pemilihan Umum mendapatkan kenaikan alokasi anggaran belanja terbesar kedua yaitu Rp125,2 miliar yangdigunakan untuk rangkaian kegiatan Pemilihan Umum tahun 2019. Sedangkan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Sumatera Barat, penambahan alokasi anggaran belanja yang signifikan juga diberikan pada Kementerian Ristek Dikti sebesar Rp97,38 miliar (7,9%), Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp94,6 miliar (150,4%), dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp70,7 miliar (8,9%). 

Pelaksanaan Anggaran Pengurangan Kemiskinan, Pendidikan, dan Kesehatan

1. Tema Pengurangan Kemiskinan

Provinsi Sumatera Barat untuk tema pengurangan kemiskinan, mendapatkan pagu sebesar Rp437,89 miliar pada output teknis Prioritas Nasional. Adapun tingkat penyerapan secara aggregat belanja dengan tema Pengurangan Kemiskinan s.d. semester 1 TA 2019 adalah 22,78% atau terserap sebesar Rp 99,73 miliar. Tiga program prioritas tersebut diampu oleh beberapa satker pada 10 K/L dimana Kementerian PU PR (BA 033) mendapatkan porsi terbesar dengan mencapai lebih dari Rp303,7 miliar. Kementerian yang juga mendapatkan porsi yang cukup besar adalah Kementerian Sosial dengan beberapa program terkait bansos yang disalurkan melalui DIPA Dekonsentrasi dan TP nya. Total Kementerian Sosial mendapatkan pagu sebesar Rp54,73 miliar. 

Belanja Barang masih menjadi komponen terbesar dari belanja pengurangan kemiskinan, mencapai lebih dari 94% dari keseluruhan belanja dengan total belanja sebesar Rp411, 64 miliar. Porsi belanja barang yang besar dikarenakan sebagian besar pagunya diperuntukkan untuk belanja bantuan pemerintah dalam bentuk penyediaan rumah khusus, rumah susun dan bantuan stimulan perumahan Swadaya pada Kementerian PUPR. 

2.  Tema Pendidikan

Provinsi Sumatera

Barat untuk Tema Pendidikan, mendapatkan pagu sebesar Rp601,97 miliar pada output teknis Prioritas Nasional pertama yang diturunkan pada program prioritas PP 03 yaitu Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas. Adapun tingkat penyerapan secara aggregat belanja dengan tema Pendidikan s.d. semester 1 TA 2019 adalah 24,27% atau terserap sebesar Rp 146,07 miliar. Program prioritas (PP 03) tersebut diampu oleh beberapa satker pada 4 K/L dimana Kementerian Agama (BA 025) mendapatkan porsi terbesar dengan mencapai lebih dari Rp545 miliar. Kementerian yang juga mendapatkan porsi yang cukup besar adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan beberapa program terkait pengembangan mutu pendidikan. Total Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan pagu sebesar Rp38,24 miliar.

3. Tema Kesehatan

untuk tahun 2019, Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi pagu output teknis Prioritas Nasional pertama untuk Tema Kesehatan sebesar Rp53,76 miliar pada output teknis Prioritas Nasional pertama yang diturunkan pada program prioritas PP 02 yaitu Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Adapun tingkat penyerapan secara aggregat belanja dengan tema Kesehatan s.d. semester 1 TA 2019 adalah 29,94% atau terserap sebesar Rp 16,09 miliar. Program prioritas (PP 02) tersebut diampu oleh beberapa satker pada 4 K/L dimana Badan Pengawas Obat dan Makanan (BA 063) mendapatkan porsi terbesar dengan pagu mencapai lebih dari Rp19 miliar. Kementerian yang juga mendapatkan porsi yang cukup besar adalah Kementerian Kesehatan dengan beberapa program terkait pembinaan Kab/Kota dalam pelaksanaan Gerakan masyarakat hidup sehat dan pelaksanaan strategi promosi kesehatan (promkes). Total Kementerian Kesehatan mendapatkan pagu sebesar Rp19 miliar. 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu Program Prioritas Pemerintah di bidang pengurangan kemiskinan yang memberikan bantuan secara stimulan, berupa bahan bangunan dan upah untuk meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program BSPS Tahun 2019 merupakan salah satu program prioritas nasional pertama dengan pagu terbesar yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR yang di Sumatera Barat melalui DIPA satker SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat. 

Pada tahun 2019, satker SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan pagu alokasi dana dalam DIPA sebesar Rp134,27 miliar yang akan diberikan kepada penerima bantuan BSPS bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Sumatera Barat.  BSPS terbagi atas Rp12,5 juta bantuan untuk membeli bahan bangunan dan Rp 5 juta bantuan untuk upah pekerja. Program BSPS di Sumbar dilaksanakan secara tersebar yang diperuntukkan bagi 7.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) bagi MBR di 12 kabupaten/kota dan 169 nagari. Sampai dengan akhir semester I TA 2019, pagu dana bantuan pemerintah (akun 526312) pada output PN Fasilitas Peningkatan Rumah Swadaya ini telah terserap sebesar Rp33,34 miliar, dengan ouput yang sudah mencapai 25% atau sudah tersalurkan kepada 1900 unit dari 7.000 RTLH yang ditargetkan dalam DIPA. Tantangan yang dihadapi dalam mencapai output yang ditargetkan adalah bagaimana secara efektif memotivasi dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap rembug terkait permasalahan yang dihadapi karena adanya kesepakatan tanggung renteng dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena bantuan yang diberikan bersifat stimulan, yang berarti masyarakat diharapkan juga berperan aktif dalam proses perbaikan rumah baik secara materi maupun tenaga, dan untuk itu dibutuhkan keterlibatan masyarakat yang aktif dalam kegiatan rembug apabila terjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat.

Kemiskinan masih menjadi masalah utama di Indonesia. Angkanya memang cenderung menurun, tetapi jumlahnya masih cukup besar. BPS mengestimasi masih terdapat 30-an juta jumlah penduduk miskin Indonesia. Bahkan menurut indikator kemiskinan Bank Dunia, yakni pendapatan 2$ per-hari, jumlahnya bisa di atas 120 juta (atau sekitar 60% dari total jumlah penduduk). Begitu banyak program penanganan kemiskinan di negara ini, namun dinilai masih belum cukup efektif, sehingga masih dibutuhkan strategi perlindungan sosial yang lebih mujarab. Salah satu strategi pemerintah yang tampaknya dapat diandalkan saat ini adalah PKH. PKH merupakan program pemberian bantuan tunai bersyarat (conditional cash transfer atau disingkat CCT). Syaratnya adalah pendidikan dan kesehatan. Alasannya, orang miskin tidak sekadar karena ketiadaan uang, tetapi bisa karena hal-hal lain. Misalnya tidak bisa menggunakan air bersih, tidak mampu berobat ke Puskesmas, tidak dapat mengakses pendidikan, dan sebagainya. Manfaat PKH tidak terletak pada jumlah bantuannya. Tentu saja bantuan yang kecil tidak serta-merta dapat melepaskan mereka dari simpul kemiskinan. Berkaca dari pengalaman Brazil (dengan Bolsa Familia-nya) dan sejumlah negara lain seperti Meksiko, Tukri, dan Filipina, hal paling krusial dari program CCT ini terletak pada pendampingan bagi peserta PKH. Menimbang betapa pentingnya keberadaan pendamping bagi keberhasilan PKH, Diklat untuk pendamping PKH sangat strategis dalam kerangka mencetak tenaga pendamping yang kompeten dan profesional. Untuk itulah Output Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat dijadikan prioritas nasional pertama di bidang pengurangan kemiskinan. Output ini dilaksanakan oleh satker Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang. Pada tahun 2019, output ini memiliki pagu sebesar Rp 40,27 miliar dengan tingkat penyerapan 44,98% atau terserap sebanyak Rp18,08 miliar. Pagu ini sebagian besar diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 4.600 pendamping PKH pada provinsi Sumatera Barat. Diharapkan setelah pelatihan, disamping penguasaan pengetahuan PKH, pendamping juga harus memiliki sejumlah skill meliputi manajemen data, komunikasi, advokasi, dan koordinasi. Sebagai contoh penerapan, penerima manfaat (benefeciaries) PKH kebanyakan berlatar belakang pendidikan yang kurang, sehingga soal komunikasi bisa menjadi kendala serius apabila pendamping tidak punya kecakapan bagaimana membahasakan istilah atau alur mekanisme yang dapat dipahami oleh mereka. Output ini terserap cukup baik dimana s.d. semester 1 TA 2019 tingkat penyerapan telah mencapai 44,98%. Setidaknya s.d. akhir Juni 2019, sudah hampir 2300 pendamping PKH yang mendapatkan pelatihan atau sudah mencapai 50% dari target volume output yang ada.

KIE Obat dan Makanan Aman

Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) sebagai salah satu dari 3 (tiga) Pilar Strategi Sasaran Prioritas Nasional Badan POM, secara rutin dilakukan oleh Badan POM dan jajarannya di daerah termasuk oleh Badan POM di Padang. Sebagai upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat tersebut, Badan POM Padang telah mengadakan kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Obat dan Makanan dan juga membagikan media KIE sebagai bahan informasi bagi warga. Kegiatan pemberdayaan dan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mengkonsumsi obat dan makanan. Output KIE Obat dan Makanan Aman pada tahun 2019 mendapatkan pagu sebesar Rp4,65 miliar dengan tingkat penyerapan pagu di level 80,38% atau terserap sebesar Rp3,7 miliar. Tingkat penyerapan yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan utama dalam bentuk sosialisasi maupun pemberdayaan dan juga pengadaan media KIE nya itu sendiri telah efektif dlaksanakan sejak awal tahun anggaran 2019.

Revitalisasi Kawasan Nagari Tuo Pariangan

Travel Budget, sebuah media pariwisata berpengaruh di dunia, menjatuhkan pilihan pada Nagari Pariangan sebagai Desa terindah di dunia. Destinasi Wisata Nagari Tuo Pariangan yang diakui sebagai salah satu desa terindah di dunia mulai mendapat perhatian dari pemerintah pusat, sejak kunjungan Presiden Joko Widodo tahun 2018 yang lalu. Pada tahun 2019 ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR menganggarkan dana bantuan pemerintah sebesar Rp 11,68 miliar pada DIPA satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan revitalisasi kawasan agrowisata tersebut. Sampai dengan akhir Juni 2019, tingkat penyerapan pada output Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan dimana proyek revitalisasi kawasan dianggarkan, telah terserap hampir seluruhnya, tepatnya 99,96%. Hal ini berarti secara fisik pembangunan, volume output telah tercapai seluruhnya. Hal ini tentunya sangat positif bagi masyarakat pada kawasan tersebut, karena outcome pembangunan tersebut sudah dapat dinikmati sejak semester 2 2019. Proses pengadaan atau lelang yang terencana ditambah dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan seluruh masyarakat di Nagari Tuo Pariangan membuat proses pembangunan dapat berjalan sesuai rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kendala dan permasalahan terkait pembebasan lahan juga sudah diantisipasi melalui sinergi yang baik antara semua stakeholders, baik dari Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah Tanah Datar dan unsur masyarakat atau

pemerintahan Nagari/Desa sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik. Diharapkan setelah dilakukan revitalisasi, maka lebih banyak wisatawan baik domestik maupun internasional yang berkunjung ke kawasan yang berada pada lereng gunung Marapi Kabupaten Tanah Datar ini, sehingga akan berpengaruh pada aktivitas ekonomi produktif warga setempat (seperti penjualan produk souvenir, kuliner, pengembangan kain batik pariangan, dan lain sebagainya) yang pada akhirnya diharapkan mampu mendorong perekonomian lokal di Sumatera Barat. 

Pelaksanaan Bidik Misi

Di bidang pendidikan, Pemerintah telah melakukan pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBN sejak tahun 2009. Anggaran Pendidikan untuk tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp.487,9 Triliun atau 20 persen dari APBN 2019. Secara garis besar, anggaran tersebut antara lain digunakan untuk program Kartu Indonesia Pintar yang menjangkau 20,1 juta siswa,  percepatan pembangunan/rehabilitasi ruang kelas sebanyak 56,1 ribu kelas, peningkatan  kuailtas guru melalui sertifikasi guru, penguatan pendidikan vokasi, penguatan LPDP sebagai sovereign wealth fund (SWF) pendidikan dan pemberian beasiswa Bidik Misi untuk 471,8 ribu mahasiswa. Beasiswa Bidikmisi adalah bantuan sosial dalam bentuk  biaya pendidikan yang diberikan sejak calon mahasiswa dinyatakan diterima di perguruan tinggi selama 8 semester untuk program Diploma IV dan S1, dan selama 6 semester untuk program Diploma III. Beasiswa ini berupa pembebasan dari seluruh biaya pendidikan selama di perguruan tinggi, baik uang pangkal maupun SPP per bulan. Selain itu, mahasiswa penerima beasiswa juga menerima uang saku untuk biaya kuliahnya yang akan diterimanya setiap 6 bulan sekali. Tujuan diselenggarakannya Beasiswa Bidikmisi adalah untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik, memberi bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma atau Sarjana sampai selesai dan tepat waktu, meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler, menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetif, dan melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial,

sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Belanja Pemerintah (APBN) Semester II Tahun 2018 Pada Provinsi Sumatera Barat

Alokasi belanja pada APBN tahun 2018 untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp14,27 triliun atau naik Rp969,3 miliar dibandingkan dengan alokasi belanja pada APBNP Tahun 2017. Kenaikan alokasi anggaran sebesar 7,3% tersebut antara lain disebabkan adanya kenaikan alokasi anggaran untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Peningkatan terhadap alokasi belanja pada APBN 2018 di Sumatera Barat diikuti dengan peningkatan penyerapan anggaran. Pada Tahun 2018, penyerapan anggaran seluruh kementerian negara/ lembaga mencapai 92,95% lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran tahun 2017 yang hanya sebesar 90,5%.

Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Fungsi

Belanja negara sesuai Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terbagi ke dalam 11 (sebelas) fungsi yaitu: pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Pada tahun 2018, terdapat tiga fungsi dengan alokasi anggaran terbesar, yaitu fungsi Pendidikan (24,47%), Pelayanan Umum (23,69%), dan Ekonomi (20,37%). Alokasi fungsi pendidikan tahun 2018 sebesar Rp3,49 triliun telah memenuhi alokasi yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan nasional yaitu 20 % dari alokasi APBN. Hal yang sama juga terdapat pada alokasi fungsi kesehatan dengan alokasi anggaran Rp1,05 triliun atau 7,37%, melebihi alokasi anggaran fungsi Kesehatan sesuai Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu 5% dari APBN.

Dari sisi penyerapan anggaran, pada tahun 2018 terdapat 3 (tiga) fungsi dengan penyerapan anggaran dibawah target penyerapan anggaran 90%, yaitu fungsi Ekonomi (85,44%), fungsi Lingkungan Hidup (88,50%), dan fungsi Kesehatan (88,43%). Namun, apabila dilihat dari kontribusi terhadap total anggaran tahun 2018 yang tidak terserap (undisbursed), fungsi Ekonomi, fungsi Pelayanan Umum, dan fungsi Pendidikan merupakan fungsi dengan kontribusi terbesar terhadap ketidakserapan anggaran. Besarnya kontribusi fungsi Ekonomi disebabkan masih rendahnya penyerapan anggaran pada Kementerian PUPR yang dilaksanakan oleh satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumbar (495580) pada kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional serta satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS Indragiri-Akuaman, WS Kampar, WS Rokan Provinsi Sumbar pada kegiatan Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak. Pada fungsi Pelayanan Umum, besarnya kontribusi terhadap alokasi anggaran yang tidak terserap disebabkan masih terdapat anggaran yang tidak terserap pada Bagian Anggaran BUN (BA 999) yaitu untuk kegiatan Pengelolaan Transfer DAK Fisik serta rendahnya penyerapan anggaran Badan Pengawas Pemilu pada kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc. Sedangkan pada fungsi Pendidikan disebabkan akumulasi sisa anggaran yang tidak terserap antara lain pada kegiatan Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Dukungan Manajemen PTN/Kopertis. 

Fungsi Pendidikan mendapatkan alokasi anggaran terbesar yaitu Rp3,33 trilun (24,6%). Sedangkan fungsi Ekonomi berkontribusi terbesar terhadap undisbursment yaitu 42,04%.

Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Organisasi 

Alokasi APBN tahun 2018 di Sumatera Barat sebesar Rp14,27 triliun tersebar kepada 753 satker pada 47 Kementerian Negara/ Lembaga (K/L) dan 6 satker pengelola BA BUN. Diantara 47 K/L tersebut, 10 (sepuluh) K/L mendapatkan alokasi yang sangat signifikan terhadap total pagu anggaran, yaitu sebesar Rp9,9 triliun atau sekitar 69,3% dari total pagu APBN se-Sumatera Barat.

Dari tabel terlihat pada tahun 2018 Kementerian PUPR mendapatkan alokasi terbesar yaitu Rp2,6 triliun atau naik 11,6% dibanding alokasi tahun 2017. Sedangkan Komisi Pemilhan Umum merupakan K/L dengan kenaikan alokasi anggaran terbesar yaitu Rp219,8 miliar atau 218,09% dibandingkan alokasi tahun 2017. Kenaikan alokasi anggaran pada KPU sebagian besar dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018.

Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I yang berisi kegiatan untuk mencapai visi dan misi K/L. Di Provinsi Sumatera Barat, belanja pada APBN 2018 terbagi ke dalam 5 (lima ) program generik (program yang digunakan oleh beberapa unit pengguna anggaran yang memiliki karakteristik sejenis) yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (PDMPT), Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PPSPA), Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPPAA), Program Penelitian dan Pengembangan (PPP), dan Program Pendidikan dan Latihan Aparatur (PPLA). Sedangkan program teknis berjumlah 128 dengan alokasi anggaran terbesar pada tahun 2018 adalah: Program Pendidikan Islam (PPI), Program Pengelolaan Sumber Daya Air (PPSDA), Program Penyelenggaraan Jalan (PPJ), Program Pengelolaan Sumber Daya Air (PPSDA), Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (PPPK), dan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PPPIP).
 

Dari grafik terlihat alokasi anggaran program generik tahun 2018 sebesar Rp3,5 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp511,9 miliar dibandingkan tahun 2017. Alokasi terbesar pada program generik adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (PDMPT) sebesar Rp2,9 triliun (82,2%), antara lain terdapat pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp1,37 triliun, Kepolisian RI sebesar Rp595,2 miliar, dan Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp211,9 miliar. Pada program teknis, alokasi anggaran terbesar adalah Program Pendidikan Islam yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Alokasi anggaran pada program PPI digunakan untuk Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam, Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam, dan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.

Dari 5 (lima) program generik diatas, program PDMPT merupakan program generik dengan kontribusi terbesar terhadap anggaran yang tidak terserap, yaitu 3,14%. Besarnya kontribusi program PDMPT terhadap ketidakserapan anggaran tahun 2018 antara lain disebabkan masih rendahnya penyerapan anggaran program PDMPT pada Kemenristekdikti, khususnya pada kegiatan Dukungan Manajemen PTN/ Kopertis pada beberapa perguruan tinggi dan pada Komisi Pemilihan Umum antara lain pada kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu serta kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data. 

Sedangkan dari 5 (lima) program teknis dengan alokasi terbesar, kontribusi terbesar terhadap anggaran yang tidak terserap adalah program PPSDA sebesar 17,71% dan PPJ sebesar 16,92%. Pada program PPSDA kontribusi terhadap ketidakserapan anggaran antara lain disebabkan rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak yang digunakan untuk pembangunan Jaringan Irigasi Kewenangan Pusat. Sedangkan program PPJ kontribusi ketidakserapan disebabkan rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional yang digunakan untuk Pemeliharaan Rehabilitasi Jalan.

Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi

Pengklasifikasian anggaran berdasarkan jenis belanja telah diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PMK Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran. Jenis belanja APBN yang dialokasikan di wilayah Sumatera Barat terbagi ke dalam 4 (empat) jenis belanja yang dikelola Kementerian Negara/ Lembaga, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial, dan 2 (dua) jenis belanja yang dikelola Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) yaitu DAK Fisik dan Dana Desa. 

Pada tahun 2018, belanja barang mendapatkan kenaikan alokasi anggaran sebesar Rp927,5 miliar atau 24,87% dibandingkan alokasi tahun 2017. Kenaikan alokasi anggaran belanja barang sebagian besar dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum (naik Rp207,39 miliar) dan Badan Pengawas Pemilu (naik Rp109,84 miliar) yang digunakan untuk mendukung kegiatan Pilkada serentak tahun 2018. Belanja modal juga mendapatkan kenaikan alokasi sebesar Rp139,9 miliar. Kenaikan belanja modal terbesar terdapat pada Kementerian PUPR yang digunakan untuk pembangunan jaringan irigasi kewenangan pusat sebagai wujud untuk meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat.

Dari sisi penyerapan anggaran, belanja barang dan belanja modal merupakan jenis belanja yang berkontribusi paling besar terhadap total alokasi anggaran yang tidak terserap, yaitu masing-masing sebesar 37,40% dan 39,36%. Besarnya kontribusi belanja barang disebabkan besarnya anggaran yang tidak terserap pada Kementerian Kesehatan antara lain satuan kerja Rumah Sakit Umum Dr.M Djamil Padang dan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi yaitu pada Layanan Operasional UPT BLU serta pada Kementerian PUPR antara lain belanja barang yang dilaksanakan oleh satker SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat dan Pelaksanaan Jalan Wilayah II Provinsi Sumbar. 

Belanja barang
mendapatkan alokasi
terbesar (Rp4,65 T),
sedangkan belanja
modal berkontribusi
terbesar terhadap
undisbursment
(36,36%)

Kontribusi belanja modal terhadap alokasi anggaran yang tidak terserap disumbang oleh besarnya belanja modal yang tidak terserap pada Kementerian PUPR yang dilaksanakan oleh satuan kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS Indragiri-Akuaman, WS Kampar, WS Rokan Provinsi Sumatera Barat pada pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Pusat. 

Mengulik Singkat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018

      Ketentuan mengenai Tata Cara Revisi Anggaran ditetapkan setiap tahun, sesuai dengan amanat UU APBN dan Perpres Rincian APBN. Untuk Tahun Aanggaran 2019, dilakukan perbaikan kentuan revisi anggaran antara lain sebagai berikut yaitu : Pembagian kewenangan pemroresan usul revisi di DJA dan DJPB; Ketentuan revisi anggaran terkait dengan belanja operasional, tunggakan, dll; Penyeragaman penelahaan revisi anggaran; Dukungan sistem aplikasi dalam proses penyelesaian revisi anggaran.

KEWENANGAN REVISI DJPB

1. Revisi Anggaran Dalam Hal Pagu Berubah

• Lanjutan pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN atau PHDN;
• Penambahan dan/atau pengurangan hibah langsung;
• Penggunaan kelebihan realisasi atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN TA 2019 atau peruabahan TA 2019 untuk satker pengguna PNBP yang tidak terpusat sepanjang dalam 1 satu program yang sama;
• Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk satker BLU

1. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap

a. Pergeseran belanja yang dibiayai dengan PNBP dalam 1 satker pengguna PNBP yang sama;
b. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dalam wilayah kerja Kanwil DJPB yang sama , dalam rangka:
- memenuhi kebutuhan belanja operasional;
- Memenuhi kebutuhan kurs;
- Penyelesaian tunggakan tahun 2018;
- penggunaan sisa anggaran kontraktual atau sisa anggaran swakelola untuk menambah volume keluaran (output)
- penyelesaian pagu minus belanja pegawai;
c. pergeseran anggaran untuk kegiatan tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi sepanjang tidak mengubah lokasi/kewenangan;
d. pergeseran anggaran antarkeluaran (output) dalam 1 (satu) Satker atau antar-Satker maksimal 10% sepanjang tidak berdampak pada penurunan volume keluaran
(output) teknis non-Prioritas Nasional yang direvisi;

3. Revisi Administrasi

a. ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi sepanjang dalam peruntukkan dan sasaran yang sama, termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja
b. ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sepanjang DIPA belum direalisasikan;
c. ralat kode lokasi Satker dan/atau lokasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
d. perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA sepanjang tidak merubah nilai total pendapatan Satker;
e. ralat cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk penerusan pinjaman;
f. ralat cara penarikan SBSN;
g. ralat nomor register pembiayaan proyek melalui SBSN;
h. ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-K/L DIPA;
i. pencantuman/perubahan/penghapusan catatan halaman IV DIPA berkaitan dengan tunggakan tahun 2018;
j. Perubahan nominal pagu komponen pembangunan / renovasi gedung/bangunan dan/atau komponen pengadaan kendaraan bermotor yang tercatat dalam halaman IV .B DIPA sepanjang volume komponen pembangunan/renovasi gedung/bangunan dan/atau komponen pengadaan kendaran bermotor tetap.
k. perubahan kantor bayar sepanjang DIPA belum direalisasikan;
l. perubahan nomenklatur satker untuk kegiatan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan;
m. perubahan pejabat perbendaharaan; dan
n. revisi secara otomatis, sepanjang DIPA belum direalisasikan

REVISI ADMINISTRASI KEWENANGAN DJPB
- ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi sepanjang dalam peruntukkan dan sasaran yang sama, termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja
- ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sepanjang DIPA belum direalisasikan;
- ralat kode lokasi Satker dan/atau lokasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
- perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA;
- ralat cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk penerusan pinjaman;
- ralat cara penarikan SBSN;
- ralat nomor register pembiayaan proyek melalui SBSN; dan/atau
- ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-K/L DIPA;

MEKANISME REVISI DJPB
KPA menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon Kementerian/Lembaga dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:
a. Surat usulan revisi anggaran;
b. surat persetujuan eselon I dalam hal Revisi Anggaran berupa :
- pencantuman/ penambahan volume komponen gedung/bangunan pembangunan/renovasi dan pengadaan kendaraan bermotor dalam keluaran (output) layanan sarana dan
prasarana internal; dan/ atau
- pergeseran anggaran antarkeluaran (output) dengan besaran lebih dari 10% (sepuluh persen) dari pagu DIPA awal keluaran (output) yang direvisi sepanjang
tidak berdampak pada penurunan volume keluaran (output) teknis non-Prioritas Nasional; dan/ atau dokumen pendukung terkait lainnya.

FORMAT SURAT USULAN REVISI ANGGARAN SATKER KEPADA KANWIL DJPB

MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)

FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMUTAKHIRAN DATA POK
KEPADA KANWIL DJPB

BAGAN ARUS REVISI PADA KANWIL DJPB
(MELALUI MEJA LAYANAN ATAU PERSURATAN)

BAGAN ARUS REVISI PADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Jembatan Bagi Dunia Perbankan

Ibu Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani Indrawati menggagas kewajiban intansi Pemerintahan Kementerian Negara/Lembaga untuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Apakah tujuan dibalik penggunaan KKP tersebut? Nah.. kita ulas sedikit dari awal.

Setiap Instansi/Badan/Kementerian Negara/Lembaga mempunyai Dana Operasional untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dana tersebut meliputi gaji pegawai pemerintah dan non pemerintah, dana operasional (meliputi belanja barang dan belanja modal), dana bantuan sosial, dana hibah, serta banyak dana lainnya yang menjadi bahan utama yang akan menggerakkan roda pemerintahan sesuai tupoksinya masing-masing. Dana yang dibutuhkan tersebut telah direncakan tahun sebelumnya berdasarkan kajian Rencana Strategis, kajian fiskal dan kebijakan lainnya yang menjadi rencana kerja tahun yang akan datang. Misalnya saja pada Kementerian Negara/Lembaga bernama KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang akan mengadakan pemilu tentu memerlukan dana yang besar untuk pengadaan surat suara, biaya keamanan, biaya sewa tenda/kelakar untuk setiap TPS, serta biaya upah untuk panitia/saksi yang akan bekerja pada saat masa pemilu mempunyai dana yang telah dituangkan pada Tahun sebelumnya yang disebut dengan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Sebagai contoh, KPU Kota Bukittinggi memiliki total dana yang tertuang dalam DIPA Rp. 10 Milyar yang terdiri dari berbagai macam alokasi dana sebagaimana yang telah saya sebutkan sesuai tupoksinya. Maksimal dana yang bisa digunakan oleh KPU Kota Bukittinggi adalah Rp. 10 Milyar, kemudian maksimal dana tersebut terbagi lagi untuk masing-masing belanja, hal inilah yang disebut sebagai Pagu anggaran.

Untuk Dana Operasional setiap bulannya ada yang disebut dengan Uang Persediaan (UP). Dana UP tersebut digunakan untuk dana operasional kantor seperti pengadaan Alat Tulis Penunjang Kantor (ATK), biaya perjalanan dinas, biaya konsumsi kegiatan/acara, dsb. Dana UP yang dianggarkan setiap bulan untuk Satuan Kerja KPU Kota Bukittinggi misalnya sebesar Rp. 200 juta. Dana tersebut sebelumnya hanya bersifat uang tunai di Bank yang dicairkan melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dan masuk ke rekening KPU Kota Bukittinggi dan dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Dana tersebut boleh tunai dan disimpan di brankas dengan maksimal dana Rp. 50 juta (Sesuai dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018) sehingga banyak idle money yang tersedia di Bank yang belum digunakan dan tidak produktif. Selain itu, penggunaan dana yang masih manual menyulitkan untuk pemeriksaan. Proporsi dari KKP tersebut adalah 60% UP Tunai dan 40% untuk KKP.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) bertujuan untuk mengontrol transaksi keuangan Negara serta memungkinkan Pemerintah untuk mengelola dana APBN secara lebih efektif dan produktif. Sesuai Arahan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, dalam Acara Puncak Hari Bhakti Perbendaharaan 23 Januari 2019 :

“Setiap Rupiah tidak boleh idle (termasuk uang persediaan). Kita tidak akan menjadi pengelola perbendaharaan negara yang terbaik di dunia seperti yang dicanangkan oleh Pak Dirjen sebagaimana tekadnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kalau Anda tidak terusik melihat uang persediaan menganggur biarpun seminggu.”

Maka kewajiban penggunaan KKP untuk Uang Persediaan akan dilangsungkan selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 2019. Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib bagi Satker yang memiliki pagu DIPA yang bisa di UP kan sebesar Rp 2,4 Milyar s.d. Rp 6 Milyar
2. UP satker sudah melebihi Rp. 200 Juta.

Sedangkan dispensasi bagi satker yang tidak akan menggunakan KKP adalah :
1. Satker tersebut Pagu DIPA nya dibawah Rp. 2,4 Milyar
2. Belum tersedianya Merchant di Kota atau Wilayah tempat satker tersebut beroperasi.

Lantas bagaimana dengan pihak penyedia KKP tersebut?

Pihak Kementerian Keuangan dalam hal ini telah melangsungkan kerjasama dengan Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang terdiri dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara (BTN) demi menyukseskan kebijakan penggunaan KKP diseluruh Kementerian Negara/Lembaga. Pihak Bank Himbara telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Keuangan c.q Ditjen Perbendaharaan yang didalamnya berisi kesanggupan Bank Himbara untuk melaksanakan KKP dan akan membantu Bank yang belum mempunyai sistem Kartu Kredit seperti Bank Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank lainnya yang menjadi tempat satker menaruh dana operasionalnya melalui mekanisme co-branding.

Terhadap satker yang membuka rekening pengeluaran di Bank selain bank Himbara (Bank Nagari, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dll) Tetap diwajibkan sebagai peserta KKP
Maka solusinya adalah :
1. Bank-bank tersebut melakukan kerja sama/ co-branding dengan bank Himbara yang dapat menerbitkan KKP
2. Bank-Bank dimaksud melakukan penandatangan PKS induk terlebih dahulu antara pimpinan kantor pusat Bank (Bank Nagari, BSM, BRI Syariah, dll) dengan Dirjen Perbendaharaan. Setelah PKS Induk ditandatangani, kantor Cabang Bank selain Himbara baru dapat melakukan penandatanganan PKS dengan satuan kerja yang diwajibkan KKP.

Namun pada kenyatannya dilapangan masih banyak cabang dari Bank Himbara tersebut belum mengetahui perihal penggunaan KKP ini. Maka dirasa perlu untuk pihak Bank Himbara untuk mensosialisasikan KKP kepada semua lini cabang dan kantor kas lainnya agar pelaksanaan KKP ini berjalan dengan lancar. Penggunaan KKP juga tidak boleh dikenakan biaya sur-charge sama sekali dikarenakan pembebanan biaya tersebut akan masuk sebagai belanja Pemerintah lain-lain. Untuk pengenaan biaya sur-charge sendiri telah dilarang Oleh Bank Indonesia agar pihak Merchant tidak mengenakannya ke Konsumen. Untuk itu khusus KKP tidak boleh dikenakan biaya sur-charge sama sekali.

Apakah Bank diuntungkan mengenai hal ini? tentu saja ya. Uang Persediaan yang tadinya dikelola manual dalam bentuk saldo rekening debet kini sebagiannya beralih fungsi menjadi Kartu Kredit. Untuk Bank penyedia Kartu Kredit hal ini akan membantu mereka dalam mengelola target mereka.

Lalu bagaimana dengan Bank yang tidak mempunyai sistem Kartu Kredit?

Bank tersebut dapat melakukan kerjasama dengan metode co-branding dengan Bank Himbara dan tanpa dibebani biaya kecuali biaya materai.

Apakah jika Bank yang tidak melangsungkan co-branding akan terkena dampak?

Dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 telah tegas disebutkan bahwa satker yang telah memenuhi persyaratan harus menggunakan KKP pada tanggal 1 Juli 2019. bagi satker yang akan menggunakan KKP tetapi Bank dimana rekening operasionalnya tidak menyediakan fasilitas KKP, Satker tersebut dapat mengajukan pindah Bank Operasional kepada Bank Himbara/bank yang menyediakan fasilitas KKP. Hal tersebut berarti memindahkan buku rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening dengan fasilitas KKP. Pihak Bank sebaiknya serius menanggapi hal tersebut karna dana yang ada pada Satker pasti besar jumlahnya sesuai dana operasional masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

Foto Studio Keluarga Eka Sanvadita Orchestra ke-2

Tak terasa kami sudah menapaki usia 2 tahun sejak pertama kali orchestra kami didirikan. Saya bangga sekali sudah menjadi sejarah dalam orchestra ini. Mulai dari mendirikan orchestra IMT (Institut Manajemen Telkom, nama sebelum menjadi Universitas Telkom) dan sempat menjadi ketuanya. Namun karena tenaga pemain di IMT kurang dan banyak anak-anaknya tidak berkomitmen saya setres dan mencari nomor salah satu personil orchestra ITT (Intitut Teknologi Telkom) yang kebetulan baru berdiri sekitar April 2012 lebih baru daripada kami yang sejak Desember tahun 2011. Mereka saat itu juga masih baru, dan belum dibayar setiap performnya. Waktu itu ketuanya adalah kak Evet, aku temui kak Evet seorang diri dan rapat kecil sama Fahmy (cameng), Ivan dan kak Evetnya sendiri. mereka sepaat untuk gabung karna mereka juga masih sedikit pemainnya kira-ira waktu itu tidak sampai 20 orang. dengan digabungkannya kami waktu itu kita hampir 20 orang.

Event per event, kita ga dibayar, lama kelamaan orang tau bagusnya kita kita mulai pasang tarif 100/lagu. Kita latihan rutin setiap rabu malam di Learning centre, si maestro Tony mengarensemen lagu sesekali rangga, Ivan, dan lainnya. Job mulai banyak, tarif kami naikkan hingga akhirnya kita nekat bikin konser perdana sendiri pada bulan Mei 2013 meskipun dengan tombokkkan dana banyak sekali, tapi acara itu sukses. Nah, tanggal 3 mei 2014 nanti kita adakan lagi konser kedua tapi kali ini bertemakan konser amal. Ringkasnya acara ini ditujukan persenannya untuk yayasan kanker di Bandung.

Sebelum acara mulai, seperti biasa kita foto keluarga besar lagi. Oiya, saya memang tidak banyak lagi menulis, karna postingan saya lebih banyak ke instagram atu medsos lainnya. Kita sudah banyak melakukan perekrutan anggota hingga membangun akademi sendiri. Tujuan cuma satu, yaitu untuk memperbanyak anggota yang bisa musik orchestra serta terasah skill bermainnya.

inilah foto keluarga baru ESO yang sudah di rekrut, disaring berkali-kali, hahaha

Karna saya sudah tidak lagi dalam kepengurusan baik ketua ataupun koordinator, tapi saya sesepuh disini sebagai SC, ini adalah foto SC :

Pengalaman Kerja Sebagai Auditor Junior

Assalmaualaikum WRB, ini adalah tulisan saya didunia maya pertama setelah memasuki tahun 2014 ini. ada beberapa hal tertentu membuat saya tidak lagi berkenan untuk menulis di publik dan saya memilih untuk menyimpannya sendiri atau saya posting kegiatan saya saja di media sosial pribadi yang tentunya sudah saya privasi dan hanya bisa dilihat oleh teman-teman terdekat saya saja. Percakapan saya hari ini dengan seseorang teman membuat saya ingin lagi menulis. karna inti dari percakapan kami hari ini adalah, dengan tulisan kenangan akan hidup selamanya.

Saya sudah diterima bekerja disebuah kantor akuntan publik kecil di bandung ini untuk bekerja. Itu semnejak bulan Maret 2014 hingga sekarang cukup mewakili satu bulan saya bekerja disana. Saya dimasukkan disini bukan karena saya pintar, saya akui. Tapi saya berkeyakinan ini karena doa saya yang dikabulkan oleh Allah SWT. dari dulu saya ingin sekali merasakan bagaimana rasanya kerja di KAP (Kantor Akuntan Publik). Tapi ada satu hal yang membuat saya tidak percaya diri, setahu saya orang yang bekerja disana haruslah pintar atau setidaknya dia mengerti dengan baik akuntansi. Seorang auditor tidak lagi harus mengeja akuntansi, melainkan harus benar-benar mengerti akuntansi. Bagaimana tidak? karena auditor akan mendeteksi akun yang bermaslah, mendeteksi kecurangan ataupun menyeseuaikan yang salah menjadi benar. Saya sendiri masih bertanya-tanya apa sebenarnya passion hidup saya hingga saat ini. saya bisa dalam banyak bidang tapi tidak pernah menguasai 100% dan menjadikannya passion hidup saya, yang saya tahu saat ini saya hanya mencintai musik dan itulah yang membuat saya lebih hidup. Saya masuk akuntansi dan bersekolah disini itu adalah keingininan orang tua saya.

Saya terima ajakan dari teman sekelas saya yang memasukkan saya kedalam KAP ini. Saya tahu banyak dikelas saya banyak yang lebih pintar daripada saya. tapi ia memasukkan saya karena saya pernah berbuat baik kepadanya dan dia telah berjanji tempo hari kepada saya jika ada lowongan ia akan memasukkan saya kesana. Bermula dari butuh auditor junior tambahan karena anak STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) yang bekerja disana sambil menunggu penempatan akan resign karna sudah saatnya mereka penempatan. Anak STAN sekarang memang kalau ingin penempatan harus menunggu 6-12 bulan hingga mereka diangkat bekerja di sektor pemerintahan, saat mereka berbondong kerja di KAP saat ini adalah waktu mereka resign untuk kembali pada kewajiban mereka sebagai anak STAN. Karna itulah teman saya yang sudah keterima bekerja disana, mengajak saya yang direkomendasikannya kepada atasan saya untuk berkerja disana mengaudit sebuah instansi. Saya belum lulus seperti teman-teman saya yang sudah lulus 3,5 tahun tapi saya berdoa "ya Allah, saya semester 8 ini sudah tidak ada kuliah dan saya galau tidak ada kegiatan ini hanya skripsi saja, saya ingin bekerja secepatnya" dan saya yakin, ini adalah 100% bantuan Allah. Karna apalah saya, tidak pintar, biasa saja dan belum lulus (dalam proses skripsi).

Hari pertama masuk kantor saya hanya disuruh pelajari bagaimana caranya mengaudit. kemudian entah kenapa setelah 2 hari dikantor saya disuruh mengaduit PT Jasa Sarana (BUMD Bandung) karena semua auditor sedang pergi ke Makassar mengaduit PDAM, Poltekkes dan Taruna. Ini bukan audit awal, melainkan melanjutkan proses audit sebelumnya yang sempat tertinggal karena mereka sudah brangkat. Dan pada audit ini kita hanya membantu KAP Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan yang kebetulan mengaudit itu dari Jakarta. Saya stres waktu pertama kali mengaudit laporan keuangan mereka yang banyak beserta anak perusahaannya yang banyak pula. Saya berdua dengan Yazid, teman sekelas saya yang mengajak saya itu. Tanpa ada yang membimbing karena harusnya pertama kali ngaudit ada senior yang bimbing kebetulan semua pada pergi keluar Kota. Saya bingung harus mulai dari mana, dan ini melanjutkan yang membuat saya semakin stres. Saya paham akuntansi tetapi tidak mahir dan hal ini membuat saya ketakutan, ditambah yazid juga tidak begitu paham mengaudit kala itu.

 

Alhamdulillah proses mengaudit PT Jasa Sarana tidak berlangsung lama, yaitu 4 hari karna kami sudah cukup membantu KAP Budiman, Wawan, pamudji dan Rekan sampai disana walaupun pekerjaan kami belum selesai. Hal ini terjadi karena kami sudah di plot kan untuk mengaudit RS Mata Cicendo Bandung (Pusat Mata Nasional) yaitu audit kinerja bukan general audit. Bagi pemula audit, menurut saya ini adalah audit yang paling ringan karena kita tidak perlu pemahaman tinggi hanya saja kerepotan karna lingkup audit tidak terbatas di laporan keuangan saja, melainkan seluruh divisi dan bagian yang ada pasa instansi.

Saya senang, akhirnya saya dipindahkan dengan yazid untuk melakukan audit kinerja pada sebuah Rumah Sakit di Bandung. Pada hari pertama kami Rapat BOD (Board of Director) dengan seluruh jajaran direktur RSMC beserta kepala bagian RS ini. Ini pengalaman pertama saya dengan rapat seformal ini. Di awal rapat mereka seolah meminta kepada kami para auditor untuk menilai benar-benar kinerja RS ini agar nilainya baik dan berhubungan dengan akreditasi RS mereka juga. Pada rapat itu ada saya, yazid, teh windy (ketua tim audit), pak supena (supervisor) dan pak Risman (selaku pemilik KAP ini, beliau adalah mantan auditor BPKP). Ini adalah pemulaan yang cukup baik daripada saya tiba-tiba harus datang dan mnegaudit sebuah PT tanpa dibimbing dan saya menangis karena merasa kesusahan dalam menyesuaikan temuan audit.

Selanjutnya pada Rumah Sakit Mata Cicendo ini saya mengumpulkan data dengan yazid, ketiap bagian seperti unit rawat jalan,rawat inap, rawat darurat hingga setiapbagian seperti SDM, pemasaran, Rumah Tangga hingga setiap divisi yang ada di RSMC ini untuk diminta datanya dan diaudit. Saya merasa kesulitan data karena disini merka tampaknya tidak melakukan pendokumentasian dengan baik. Data yng ditargetkan 1 minggu baru kami peroleh hingga 3 minggu. Saya menghitung sampel waktu tunggu pasien dengan yazid pakai stopwatch, saya mengikuti hingga 20 pasien sebagai sampel mulai dari pendaftaran hingga mereka dilayani dokter, saya mengecek ketersediaan fisik, kesesuaian petunjuk, saya melakukan pendokumentasian, saya foto dan semua yang kami lakukan berusaha maksimal agar kinerja kami dianggap baik.



Karna data dari mereka yang juga sangat lama, terpaksalah saya dengan yazid saat akan mengumpulkan laporan bergadang. kami pulang malam hingga jam 11 dari kantor. Ini memang bukan pertama kalinya saya pulang slearut itu jika tidak mengauditpun jika kau telah bekerja di KAP engkau harus bersedia bekerja keras dan tidak perduli dengan jam kantor orang biasa lainnya mulai jam 8-4 sore, pada kami, waktu pulang memang biasa tidak menentu.



Saya tidak pintar, tapi saya belajar. Dan disinilah kesempatan saya belajar banyak. mengaudit itu tidal gampang. Orang awam akan menilai akuntansi sebagai pembukuan saja, seorang auditor harus lebih dalam ilmunya daripada itu semua, karena mereka mengecek, memeriksa dan mendeteksi, dan memanglah harus orang yang pintar. Sekali lagi, saya bukan orang yang pintar, tapi dengan keputusan saya masuk KAP, saya akan terpacu untuk belajar. Saya begitu bersemangat hingga inilah pada akhirya kami rapat terakhir dengan jajaran BOD RSMC dan kami menyelesaikan laporannya tepat waktu dengan hasil yang membanggakan karna pada rapat terakhir dengan BOD RSMC,kami berhasil merekomendasikan perbaikan kinerja pada RSMC ini. Saya senang sekali dan saya berterima kasih kepada Yazid yang sudah mempercayakan kepada saya untuk mengaudit disini. Bekerja satu tim bersama yazid kadang suka menyebalkan tapi dia adalah teman sejati, dia baik dan dia membimbing saya dengan baik.

Lomba Kaligrafi, Adzan, Ayat pendek anak-anak Rumah Jendela

Pada Tanggal 27 Juli 2013 tepatnya pada bulan Ramadhan 1434 H, kakak-kakak Rumah Jendela mengadakan event lomba untuk anak-anak Rumah jendela. Acara ini berlangsung sangat ramai dengan peserta melebihi ekspektasi kami pada saat rapat.

Untuk acara kali ini aku memilih untuk menjadi Penanggung jawab sekaligus juri kaligrafi, kenapa aku pilih itu? Yup.. tepat sekali suka menggambar juga, aku baru mau menggambar biasanya kao disuruh, ada event, ato buat ngasih kado ketemen. Kali ini aku terpacu untuk menggambar lagi setelah 3 tahun lagi gak menggambar sejak SMA. Gambar aku ini bertemakan kaligrafi sebagai contoh buat anak-anak ,meskipun standar tapi aku rasa gambarnya cukup kreatif ^^, cekidot :

Anak-anak kelihatan senang sekali. Lomba ini dimulai pukul 10.00 pagi WIB dan selesai pukul 07.00 malam setelah berbuka bersama di mesjid Desa Carik, Cibaduyut, Bandung. Suasana Lomba pun berlangsung tegang buat anak-anak karna ingin mendapatkan juara. Cekidot suasananya :

Setelah lomba sambil menunggu pengumuman, Anak-anak kami bawa untuk dilatih membuat kerajinan tangan berupa gantungan kunci lucu dari kain flanel. Tujuan dengan adanya pelatihan ini diharapkan anak-anak dapat menjadi lebih kreatif dan tertuntun untuk berkreatifitas dalam beride wirausaha nantinya.

Pengumuman lomba berlangsung sangat adil dan obyektif sesuai dengan pencapaian mereka selama lomba. Ada yang sempat kecewa, ada juga yang senang karna mereka juga kedatangan peserta lomba dari sekolah Desa Carik, yang meraka anggap saingan mereka dalma berkompetisi.

Setelah pengumuman lomba kami membagikan makanan dan kami bersama para guru pendamping, anak-anak rumah jendela beserta kakak-kakak rumah jendela berbuka puasa bersama dengan ceria.

sampai ketemu di Rumah Jendela Next Event semoga makin seru, rame, dan makin banyak yang jadi volunteer kami, ga hanya di daerah bandung, tetapi sampai di luar bandung juga. With love, resty.

Perkusi Barang Bekas Anak-anak

Hari Minggu, tanggal 7 Juli 2013, sehari sebelum Puasa Ramadhan 1434 H kami anak-anak Rumah jendela menggelar penampilan Perkusi barang bekas di Car Free Day (CFD) Dago, Bandung. Ini perform pertama kami diluar desa Carik, Cibaduyut, Bandung.

Inisiasi Perkusi ini dimintai oleh kak Inna, sekretaris Rumah Jendela untuk menunjukkan suatu bakat anak-anak yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat dalam rangka promosi rumah jendela. Kak Innna bertanya padaku apakah aku bisa mengajar anak-anak perkusi? aku jawab Insha Allah bisa, karna waktu SMA aku pernah bersama teman-teman menampilkan perkusi barang bekas disalah satu acara tahunan sekolah, dimana pada waktu itu aku kontemporer perkusi barang bekas dengan alat musik melodi, biola.

Pada awalnya senior-seniorku di Rumah Jendela pada saat rapat sempat meragukan kemampuanku untuk melatih anak-anak karna perkusi adalah sesuatu musik yang berbeda ditambah lagi waktu untuk latihan hanya seminggu. Tapi aku berusaha untuk meyakinkan bahwa aku bisa melatih anak-anak dan aku punya konsep.

Barang-barang bekas yang aku pilih adalah tempurung/batok kelapa, kaleng cat bekas, kaleng cat plastik bekas ukuran besar dan kecil, botol bir bekas, dan alat musik melodinya adalah pianika.

Barang-barang bekas ini tidak ada yang dibeli sama sekali melainkan diminta maupun dipinjam dari warung, diambil dari pasar tradisional, diminta dari tetangga, dan pianika adalah kepunyaan anak-anak sendiri. Aku juga harus berterima kasih kepada ko-biyan, senior aku yang udah mencari hampir seluruh barang bekas kebutuhan perkusi. Serta kak Teguh dan kak Fatra yang selalu bantu aku buat ngajar anak-anak dan bahkan mereka juga ngasih ide buat ketukan kaleng cat hampir pada seluruh lagu.

Alhamdulillah saat mengajar anak-anak aku hampir tidak menemukan kendala karna anak-anak Rumah Jendela sangat rajin. Bayangkan saja, aku bilangnya latihan jam 1 siang dia udah lebih dulu berkumpul dan latihan sendiri jam 12 siang. Mereka anak-anak yang rajin dan bersemangat, aku sayang sama mereka karna nurut dan patuh sekali, mereka mempunyai kemauan yang keras andai saja orang-orang tahu,ucapku dalam hati. Kendala yang aku rasakan adalah ternyata tidak semua anak itu mengerti musik, bahkan sampai aku ajarkan berkali-kali sampai bosan tempo ketukan saja mereka tidak bisa membedakan seolah-olah mereka hanya memukul tempurung dan kaleng cat saja. Tapi berkat kerja keras mereka, pada saat tampil, hanya sedikit sekali kesalahan dalam memainkan melodi ritme musik.

Dua hari menjelang penampilan kami di CFD Dago, aku dan anak-anak mengecat tempurung/batok kelapa dengan cat minyak agar kelihatan lebih menarik. Kak Fatralah yang mencampur cat dengan thinner dan kemudian membebaskannya kepada anak-anak untuk membentuk kreasi warna ditempurung mereka masing-masing, mereka tampak bahagia sekali.

Pada hari Minggu kami tampil, anak-anak di berangkatkan dari desa Carik, Cibaduyut menggunakan angkot yang kami sewa jam 6 pagi. Mereka sampai dan kemudian makan pagi bersama dulu sebelum perform. Kami kakak-kakak Rumah Jendela sudah Stand By di CFD sejak jam 5 pagi untuk nge-tag tempat, karna maklum memang, disini sangat ramai dan kami takut kehabisan tempat.

Alhamdulillah Penampilan kami cukup menghipnotis penonton dan kami mendapat banyak perhatian dan pertanyaan seputar Rumah Jendela bagaimana menjadi volunteer, apa itu rumah jendela, dan bagaimana cara memberikan donasi buku maupun donasi lainnya. Kami memberikan Brosur tentang komunitas kami, bahkan ada salah satu alumni ITB memberikan netbook nya untuk anak-anak dipakai dalam proses belajar, uang yang kami dapatkan saat perform juga akan dibelikan dalam bentuk buku yang akan kami taruh diperpustakaan kami ini.

Kalau mau lihat video perkusinya seperti apa dengan barang bekas ini bisa dilihat via You tube : http://www.youtube.com/watch?v=K-g8DFJ0Yp0

Kakak-kakak Rumah Jendela bersama anak-anak Rumah jendela sesaat setelah penampilan berakhir :

Mudah-mudahan untuk penampilan selanjutnya kami lebih bagus lagi, dan aku juga punya cita-cita bisa ngajar perkusi lagi tingkat provinsi buat anak-anak :) bermimpi boleh kan ya? :)

ESO Concert 2013 "The Journey Trough Symphony"