Rabu, 17 Oktober 2012

SISTEM AKUNTANSI BENDAHARA UMUM NEGARA


Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat SA-BUN, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan pengguna Anggaran BAPP.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.171/Pmk.05/2007 ; Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara mempunyai 8 subsistem, yaitu :
1.      System Akuntansi Pusat (SiAP)
Point yang terkandung Pada pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.171/Pmk.05/2007
SiAP dilaksanakan oleh :
  1. KPPN;
  2. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
Sistem akuntansi pusat ada 2 :
1)      System Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN)
            SAKUN menghasilkan LAK dan Neraca KUN
2)      System Akuntansi Umum (SAU)
            SAU menghasilkan LRA dan Neraca SAU
2.      Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SAUP dan H)
Pada pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.171/Pmk.05/2007 ;
(1) 
SA-UP&H merupakan subsistem dari SA-BUN.
(2) 
SA-UP&H menghasilkan Laporan realisasi Penerimaan Hibah, pembayaran bunga utang, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, serta Neraca.
(3) 
SA-UP&H dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku UAPBUN.
(4)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan ke UABUN.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai SA-UP&H diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

3.      System Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP)
Pada pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.171/Pmk.05/2007 :

SA-IP dilaksanakan oleh unit yang menjalankan fungsi penatausahaan dan pelaporan investasi pemerintah (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara).
Unit yang menjalankan fungsi penatausahaan dan pelaporan investasi pemerintah (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) selaku UAPBUN memroses data transaksi investasi permanen.
Data transaksi tersebut merupakan bahan penyusunan laporan investasi.
SA-IP menghasilkan LRA dan Neraca yang kemudian dikirimkan kepada UABN.
4.      System Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP)
Pada pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.171/Pmk.05/2007 :
SA-PP menghasilkan LRA dan Neraca yang dikirimkan ke UABUN.
SA-PP dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman.
Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman selaku UAPBUN memroses data transaksi penerusan pinjaman.
Mekanisme penerusan pinjaman dapat dilakukan melalui Subsidiary Loan Agreement (SLA) dan dana bergulir.data transaksi tersebut adalah merupakan bahan penyusunan Laporan Penerusan Pinjaman.
5.      Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah
Pada pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.171/Pmk.05/2007 :
SA-TD menghasilkan LRA dan Neraca yang dikirimkan ke UABUN
Transaksi transfer kepada Pemerintah Daerah terdiri dari :
  1. Belanja Dana Perimbangan;
  2. Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.
SA-TD dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku bagian dari UAPBUN memroses data transaksi dokumen anggaran, dokumen pengeluaran, dokumen penerimaan, dan dokumen lain yang dipersamakan untuk transfer kepada Pemerintah Daerah yang berupa Belanja Dana Penimbangan dan Belanja Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Data transaksi tersebut adalah bahan penyusunan laporan Transfer ke Daerah.
6.      Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan (SA-BAPP)

Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan, yang selanjutnya disingkat SA-BAPP, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi keuangan pusat pada Kementerian Negara/Lembaga dan Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
7.      Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK);
System akuntansi khusus merupakan system yang mencatat transaksi khusus yang terjadi.
8.      Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL)
Pada pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.171/Pmk.05/2007 :
Sistem Akuntansi Badan Lainnya menghasilkan LRA dan Neraca atas transaksi badan lainnya yang dikirimkan ke UABN.
SA-BL dilaksanakan oleh unit-unit eselon I di lingkup Departemen Keuangan
Unit-unit eselon I yang diberi wewenang oleh Menteri Keuangan selaku UAPBUN memroses data transaksi dari badan lainnya. Data transaksi tersebut merupakan bahan penyusunan laporan keuangan.



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar